Rapat Konsultasi Penerapan Ganti Rugi Pelayanan Publik

Kamis (14/10/21), Tim dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melakukan rapat konsultasi dengan Kantor Pertanahan Kota Denpasar untuk mendiskusikan penerapan Rancangan Peraturan Presiden tentang Mekanisme Pembayaran Ganti Rugi dalam Pelayanan Publik. Dalam rapat konsultasi yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor Pertanahan Kota Denpasar ini hadir Bapak Drs. Muhammad Imanuddin, S.H., M.Si. selaku Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yang didampingi para Staf dari Kementerian PANRB. Hadir pula dalam kesempatan ini Plt. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bapak Roberia, S.H., M.H. Dari Kantor Pertanahan Kota Denpasar, Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar hadir didampingi Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali, Bapak Nursuliantoro, S.P., Kasubbag Tata Usaha Kantah Kota Denpasar, Bapak Kuntoro Hadi Saputra, S.Sos., serta Bapak Muhammad Insan Kamil, S.H., M.H., yang saat ini menjabat sebagai Kepala Subbagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Dalam pembukaan diskusi ini, Bapak Muhammad Imanuddin menyatakan bahwa Kantor Pertanahan sebagai salah satu unit penyelenggara pelayanan publik pemerintah memiliki posisi strategis dalam peningkatan pelayanan publik namun sekaligus pula berpotensi dalam melakukan wanprestasi atau pelanggaran terhadap standar dan waktu layanan. Untuk itu dilanjutkan oleh beliau, penyelenggara atau unit penyelenggara wajib berhati-hati dalam memberikan pelayanan sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.

Selanjutnya dikemukakan, dalam menjalankan amanat Pasal 50 ayat (8) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mengamanatkan bahwa pengaturan mengenai mekanisme dan ketentuan ganti rugi diatur lebih lanjut lewat Peraturan Presiden, Kementerian PANRB lalu mempersiapkan rancangan peraturan turunan/pelaksana dari Undang-undang tersebut yang berkaitan dengan mekanisme ganti rugi dalam pelayanan publik. Persiapan Rancangan Peraturan Presiden yang sudah berjalan 10 tahun ini telah melewati tahapan harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM dan saat ini sedang dalam proses pembahasan di Sekretariat Negara.

Pembahasan materi utama dari Rancangan Peraturan Presiden tentang Mekanisme Pembayaran Ganti Rugi Dalam Pelayanan Publik, yaitu mengenai siapa saja pihak-pihak yang dapat dimintakan ganti rugi, macam-macam obyek ganti rugi dan bentuk-bentuk ganti rugi coba dijelaskan oleh Bapak Imanuddin bersama Tim. Dilanjutkan kemudian mengenai tata cara sehingga pembayaran ganti rugi dapat dilakukan, pelaksanaannya oleh penyelenggara negara, kesiapan pembayaran ganti rugi baik dari penyelenggara atau unit penyelenggara serta bagi keuangan negara, dan yang terakhir mengenai pedoman pelaksanaan serta tata cara alokasi anggaran untuk pembayaran ganti rugi.

Tujuan kedatangan Tim Kementerian PANRB ini juga dimaksudkan untuk memperoleh masukan, kriteria yang jelas, pendalaman, serta simulasi model dari unit penyelenggara pelayanan publik. Untuk itu mewakili Kantor Pertanahan Kota Denpasar, Bapak Kakantah menyampaikan alur dan kondisi pelayanan serta permasalahan yang sekiranya dapat terjadi dalam implementasi Rancangan Peraturan Presiden ini, dikemukakan juga perihal inovasi layanan berbasis Teknologi Informasi yang dikembangkan oleh Kantah Kota Denpasar serta layanan-layanan elektronik yang sudah berjalan dan dirasa dapat efektif meminimalisir terjadinya wanprestasi terhadap standar dan waktu layanan, selanjutnya beliau kemudian melanjutkan diskusi dan tidak lupa meminta saran masukan dari Tim Kementerian PANRB.

Di akhir sesi acara, Bapak Kakantah Kota Denpasar mengucapkan terima kasih ke hadapan Tim dari Kementerian PANRB yang sudah berkenan hadir dan melibatkan Kantor Pertanahan Kota Denpasar dalam pembahasan Rancangan Peraturan Presiden ini dan berharap hasil pembahasan dari pertemuan ini dapat memberikan kontribusi yang baik dalam penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Mekanisme Pembayaran Ganti Rugi Dalam Pelayanan Publik.