Koordinasi Pengamanan Aset Pemerintah

Pada Rabu (25/08/21), Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar, Bapak I Ketut Gede Ary Sucaya, S.T., M.Sc., menerima Tim dari Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) Kejaksaan Republik Indonesia yang dipimpin Bapak Sufari, S.H., M.Hum. dan kementerian terkait, dalam rangka koordinasi pengamanan aset pemerintah yang berada di wilayah Kota Denpasar. Koordinasi ini merupakan kegiatan lanjutan dari pertemuan daring sebelumnya antara Kantor Pertanahan Kota Denpasar dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang juga membahas masalah pengamanan aset pemerintah di Kota Denpasar.

Dalam pertemuan kali ini kembali Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar mendorong setiap Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Kota untuk melakukan legalisasi aset khususnya yang berada di wilayah Kota Denpasar melalui kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Untuk bidang tanah yang telah bersertipikat, Bapak Kakantah juga mendorong setiap Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Kota untuk melakukan cek plot sertipikat bidang tanahnya melalui aplikasi Sentuh Tanahku yang disediakan Kementerian ATR/BPN. Khusus di wilayah kerja Kantor Pertanahan Kota Denpasar, seluruh pemilik tanah juga dapat melakukan swaplotting melalui aplikasi Abian Kapas. Swaplotting merupakan kegiatan pemetaan partisipatif bidang tanah untuk memastikan letak tanah agar tidak terjadi sengketa batas.

Dalam paparannya, dijelaskan komitmen yang tinggi dari Kantor Pertanahan Kota Denpasar dalam mengamankan Aset Pemerintah. Terbukti dengan telah diserahkannya 400 sertipikat aset Pemerintah Kota Denpasar. Selain itu juga, hingga saat ini telah diserahkan sebanyak 57 sertipikat aset PLN. Pertemuan ini diharapkan akan terus berlanjut dengan koordinasi Kementerian Negara/Lembaga maupun Pemerintah Daerah lainnya.